VICTORY NEWS SIKKA - Pemilihan umum (Pemilu) merupakan mekanisme demokrasi yang diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
Ketika seorang pemimpin memiliki khawalitas yang terukur dan dapat dipercaya serta memiliki hati untuk melayani masyarakat, diharapkan pemimpin tersebut bisa menghasilkan kebijakan publik yang juga berkhawalitas.
Hal itu dikemukakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago diskusi daring bertema Menuntaskan Agenda Politik di Tahun 2022 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 12 Januari 2022.
Baca Juga: Budayawan Angkat Bicara Soal Tagar Sunda Tanpa PDIP
Seperti dikuti dari suara merdeka dengan judul, perlu-restorasi-sejumlah-kebijakan-dalam-transformasi-politikhumanis?page=2
Dalam konteks demikian, jelas Irma, regulasi pelaksanaan pemilu harus jelas dan implementasinya pun harus tegas. Regulasi tersebut, berupa aturan yang mampu memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM) penyelenggara pemilu harus transparan dan bertanggung jawab.
Akademisi FISIP Unair, Airlangga Pribadi berpendapat, indeks demokrasi di sejumlah mengalami penurunan. Hal tersebut merupakan imbas dari masalah ekonomi dalam upaya pengendalian covid-19 melalui berbagai kebijakan.
Akibatnya, pembelahan politik berbasis SARA dan praktik politik uang pun terjadi di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk di Indonesia.
Baca Juga: Pemerintah Terapkan Teknologi Netral Dalam Implementasi Layanan 5G
"Ada problem ketimpangan ekonomi yang cukup lebar di Indonesia, karena satu persen orang kaya menguasai 41 persen sumber-sumber kemakmuran di tanah air," ujarnya.
Airlangga menilai kondisi itu akan memicu kekecewaan karena terganggunya praktik keterwakilan dalam proses demokrasi.
Dalam konteks demikian, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, upaya memperkuat nilai-nilai kebangsaan, harus terus dilakukan untuk mengantisipasi sejumlah tantangan dalam bernegara yang ujungnya adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca Juga: Ribuan Destinasi Wisata Harus Bisa Tingkatkan Pendapatan Masyarakat
"Saat ini kita memerlukan sejumlah kebijakan yang mampu mengantisipasi berbagai perubahan, lewat berbagai penyesuaian terhadap norma-norma baru yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Lestari Moerdijat.***
